Wajib Halal 2024, LPPOM MUI Perkuat Jaringan di 34 Provinsi: Samudera Nasional

Uncategorized47 Dilihat

JAKARTA – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) selenggarakan rapat koordinasi nasional LPPOM (Rakornas) MUI seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan strategi LPPOM MUI guna memperkuat sinergi LPPOM MUI seluruh Indonesia. Langkah ini merespons desakan peraturan wajib halal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan turunannya. Sertifikasi produk halal ini dilakukan secara bertahap berdasarkan kategori produk.

Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus siap dan bahu membahu menghadapi peraturan tersebut.

“Regulasi JPH diharapkan mampu mendorong produk halal Indonesia menjadi yang terdepan. Berbagai pihak, termasuk LPH LPPOM MUI, harus bersiap menghadapi Oktober 2024 agar perubahan sifat sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib berjalan lancar,” kata Buya Amirsyah Tambunan pada Selasa (5/3/2024).

Ia juga memuji LPPOM MUI atas segala pencapaiannya setelah 35 tahun merdeka di industri halal Indonesia.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menambahkan, regulasi yang ada saat ini menjadi tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan industri halal Indonesia.

Pihaknya menyatakan siap menghadapi kewajiban halal pada Oktober 2017. Tentu saja hal tersebut bukan tanpa alasan. Untuk menjalankan fungsi LPH LPPOM MUI terus memperkuat seluruh lini kelembagaan.

LPPOM MUI memiliki kantor di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk memudahkan proses pengecekan kehalalan produk di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM).



Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

Baca Juga  Jelang Persib Bandung vs PSS Sleman, Bertrand Crasson Targetkan Super Elja Pulang Bawa Poin: Okezone Bola

Selain itu, untuk melengkapi proses pemeriksaan produk halal, LPPOM MUI telah mendirikan laboratorium halal yang memiliki berbagai jenis pengujian, mulai dari pengujian DNA babi, permeabilitas air, kadar alkohol, dan lain-lain. LPPOM MUI juga dilengkapi dengan CEROL-SS23000. Dengan sistem online ini, pedagang dapat mengakses proses pemeriksaan halal produknya kapan saja, di mana saja.

“Kami sangat serius mempersiapkan berbagai program untuk memperkuat LPPOM MUI seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan agar semakin kuat dan berjalan secara terstandar. “Dengan begitu pedagang bisa mendapatkan pelayanan dan hasil yang sama,” ujarnya.

“Menjadi tantangan besar bagaimana kita bisa menjaga kualitas kerja dan tetap kompetitif,” tutupnya.

Sekadar informasi, bagi pedagang yang tidak melaksanakan aturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatalan sertifikat halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Hal itu tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Pasal 149. Terkait pengenaan denda administratif, dapat dikenakan kepada badan usaha paling banyak Rp 2 miliar.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *