Utang Jatuh Tempo Rp 800 Triliun di 2025, Begini Penjelasan Sri Mulyani: Okezone Economy

Uncategorized17 Dilihat

JAKARTA – wakil ketua komisi

Simak saja penjelasan menterinya, ada profil maturitasnya, kalau kita hitung jatuh temponya tahun 2025 Rp 800 triliun, 2026 Rp 800 triliun, 2027 Rp 802 triliun, 2028 Rp 228,729 triliun Rp 662 triliun, jadi kalau dihitung 5 tahun ke depan, itu yang turun. Saat itu Rp 3,783 triliun, kata Dolfie dalam rapat kerja XI komisi DPR dengan pemerintah, Kamis (6/6/2024).

Menurut Sri Mulyani, utang jatuh tempo yang besar pada tahun 2025-2027 tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN serta perekonomian dan politik Indonesia tetap sama.

Sri Mulyani mengatakan jika surat utang RI gagal bayar, maka surat utang yang dimiliki akan bergilir. Namun jika kondisi stabilitas tersebut dilanggar, maka pemegang surat utang RI bisa melepasnya dan kabur dari RI.

Jadi kedewasaan yang kita lihat di sini pada tahun 2025, 2026, 2027 yang terkesan tinggi, tidak menjadi masalah selama persepsi kebijakan APBN, fiskal, ekonomi, dan politik tetap sama, kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan, tingginya pembayaran utang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada saat itu, Indonesia membutuhkan belanja tambahan hampir Rp 1.000 triliun karena pendapatan negara turun 19% karena terhentinya aktivitas ekonomi.

Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

“Jadi tahun 2020 maksimal jatuh tempo dari pandemi kita adalah 7 tahun dan sekarang kita fokus pada 3 tahun terakhir, 2025, 2026 dan 2027, ada juga di tahun 2028. Jadi itulah yang mendorong persepsi kenapa utang banyak menumpuk. , ” jelasnya.

Baca Juga  Pemkab HSU tingkatkan layanan pengaduan masyarakat melalui LAPORAN SP4N: Okezone News

Menteri Keuangan juga menekankan bahwa hal ini disebabkan oleh biaya pandemi dan merupakan bagian dari skema pembagian beban.

“Ini biaya-biaya pandemi berdasarkan kesepakatan kita dan BI untuk berbagi beban agar neraca BI bagus, fiskalnya tetap kredibel dan kebijakannya juga bisa diterima, kita sepakati alat ini,” tegasnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Okezone untuk update terbaru setiap hari

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *