Mengapa audit forensik IT KPU dan hak investigasi penting: National Okezone

Uncategorized56 Dilihat

HARI Seruan audit IT forensik KPÚ untuk SIREKAP (Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024) mewarnai hampir seluruh pemberitaan, apalagi setelah ditengarai akibat penggunaan – diduga – teknologi informasi yang canggih dan memudahkan penghitungan suara pemilu. Hasilnya, yang terjadi bukan sebaliknya: penghitungan suara kacau, lambat, dan sama sekali tidak akurat.

Sampai-sampai pada artikel sebelumnya saya dengan tegas menyatakan bahwa SIREKAP mempunyai banyak “kelebihan”, mulai dari lebih lambat, lebih subyektif, tidak tepat, kikuk bahkan lebih mahal dibandingkan menggunakan sistem perhitungan manual bertingkat, dan itu juga benar adanya. diakui oleh KPÚ (sehingga justru menambah 1 keuntungan lagi: percuma, karena sama saja ilegal, hasilnya tidak diakui secara resmi sebagai penghitungan menurut undang-undang).

Oleh karena itu, selain audit IT forensik, kemarin ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak SIREKAP melakukan audit investigatif terkait penggunaan uang negara yang dibelanjakan (percuma kalau bukan alat utama penghitungan), apalagi dana tersebut digunakan. digunakan lebih dari 3,5. Ironisnya, uang rakyat yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik, malah dibelanjakan dengan cara yang selain tidak sesuai fungsinya, juga menimbulkan keributan hingga kekacauan dalam sistem yang seharusnya menjadi kebanggaan anak bangsa ini.

Bagaimana itu? Seharusnya aplikasinya berbasis OCR (Optical Character Recognizer) dan OMR (Optical Mark Reader), yang lagi-lagi saya bilang bukan teknologi canggih lagi karena sudah biasa digunakan untuk menyeleksi mahasiswa baru di berbagai universitas, bahkan bibit teknologinya. . itu ada lebih dari satu abad yang lalu (tepatnya pada tahun 1914). Bahkan dituding digunakan sebagai alat untuk “menambah nomor secara otomatis” pasangan calon tertentu di kolomnya saat memindai hasil Formulir C.

Wajar jika nama kampus ternama di Bandung ikut terlibat dan terseret dalam kasus ini, karena secara de jure KPÚ dan pihak kampus menandatangani nota kesepahaman no. 16/PR.07/01/2021, serta No. 034/IT1.A/KS.00/2021 yang ditandatangani pada 1 Oktober 2021 oleh IS (saat itu Komisioner KPU) dan RW (Rektor Kampus) yang menjelaskan adanya kerjasama teknis dalam bidang tersebut. pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU.

Apabila kemudian secara de facto terdapat “kesalahan sistem” dan anomali algoritma otomatis berupa “penambahan otomatis” terhadap angka-angka yang dipindai oleh SIREKAP. Memang tidak bisa langsung dikatakan bahwa itu adalah kesalahan kampus ternama ini, karena saya juga yakin tidak akan mungkin (sebagaimana selama ini banyak tudingan di berbagai platform media sosial) nama besar Ganesh rela mengorbankan dirinya untuk ikut serta dalam jajak pendapat “konspirasi penipuan” pada tahun 2024, bahkan sampai-sampai screenshot diskusi internal kampus WAG beredar dimana-mana.

Baca Juga  RI Impor 375 Ribu Ton Jagung untuk Pakan Ternak: Economy Okezone

Oleh karena itu, karena didasari oleh ketidak relaan jika perguruan tinggi atau akademisi dituding terlibat dalam permainan kotor tersebut, saya menghimbau rekan-rekan di Bandung untuk berani “berbicara” dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. bahwa citra akademisi akan terpengaruh, disalahkan, karena nama GAPS (yang kini bekerja di sana sebagai salah satu wakil rektor) jelas tertulis di pemberitaan utama media ternama. Sebagai ahli di bidang ini, sangat disayangkan GAPS tidak menyertakan fungsi AI dalam SIREKAP dan proyek ini tidak diketahui oleh civitas akademika lainnya.

Sekali lagi, saya sebenarnya ingin membela nama baik akademisi dan institusi, agar jika ada celah atau backdoor yang mungkin terjadi (atau bahkan “diminta oleh oknum tertentu”) di SIREKAP, segera diperbaiki dan diperbaiki agar tidak merugikan pihak lain. tidak menimbulkan kebisingan lagi, dalam bahasa inggris alias Rungkat. Sekarang. Backdoor ini secara teknis merupakan kemungkinan “memasukkan” program Auto Algorithm yang pada akhirnya menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Temuan teknis lainnya adalah SIREKAP sebenarnya terdaftar di Alibaba.com Singapore e-commerce Private Ltd dan cloud digunakan oleh Aliyun Computing Co. Ltd dengan alamat IP 170.33.13.55 yang jelas bukan IP Indonesia. Hal ini pula yang membuat pernyataan Komisioner KPU, BEI pada pra-konferensi beberapa hari lalu serta Ketua KPU HA dalam wawancara khusus ILC dengan jurnalis senior Pak Karni Ilyas, merupakan pernyataan yang patut dipertanyakan karena keduanya “yakin” data KPU sepenuhnya ada di Indonesia. Sekali lagi, ada kemungkinan bahwa data tersebut secara fisik ada di Indonesia, namun secara logis jelas bahwa data cloud perusahaan di Singapura tidak ada di negara tersebut.

Saya juga menyatakan bahwa pengungkapan tersebut (baca: kebocoran yang disengaja karena menggunakan cloud asing) merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP / Perlindungan Data Pribadi no. 27 Tahun 2002, walaupun resmi berlaku Oktober mendatang (tapi logikanya sudah tahu kalau itu melanggar hukum, kenapa dilakukan? ) dan pelanggaran KIP/UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008, jika SIREKAP bersikeras tidak mau melakukan audit, baik audit IT forensik maupun audit keuangan investigatif, yang menjadi permintaan mayoritas masyarakat akhir-akhir ini.

Baca Juga  Tips Untung di Tahun Naga Kayu: Okezone Economy

Bahkan pada konferensi pers “100 Angka” yang digagas Pak Jusuf Kalla dan Din Syamsuddin Rabu lalu (21/02/24), mantan Wakil Kapolri, Pak Komjen Ugroseno, dengan tegas menyarankan agar aparat bertindak cepat agar ” Police Line” terhadap server SIREKAP di KPÚ, karena masyarakat mengadukannya dan terdapat dugaan yang beralasan telah terjadi kejahatan pada sistem tersebut. Dia juga sebenarnya mengatakan, hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum reklamasi, sehingga sebenarnya bisa dilakukan secara langsung untuk mengamankan sistem guna mencegah adanya upaya penghilangan barang bukti.

Kesimpulannya, audit forensik IT SIREKAP dan audit investigatif terhadap KPÚ merupakan tugas mutlak yang harus dilakukan oleh auditor independen, tidak boleh dilakukan secara sepihak seperti yang diberitakan KPÚ sebelumnya. Perlu atau tidaknya audit SIREKAP dihentikan hanya persoalan teknis saja, namun pentingnya audit ini sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Sangat disayangkan dan tak ternilai harganya, pemilu 2024 harus menjadi korban kejahatan oknum pengguna teknologi. Bahwa hasil kedua audit tersebut dapat menjadi bukti TSM (Massive Systematic Structure) sekaligus menjadi bahan hak investigasi politik memang merupakan suatu kebutuhan yang sinergis dan tidak dapat dihindari.

Penulis : Pengamat independen bidang telematika, multimedia, AI dan OCB, Dr. KRMT Roy Surya



Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

(wal)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *