Kami berharap pembatasan angkutan logistik saat mudik Lebaran tidak menyebabkan kelangkaan barang: National Okezone

Uncategorized39 Dilihat

JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah mengeluarkan pembatasan operasional transportasi barang pada saat mudik dan balik lebaran 2024.

Sejumlah pihak menyoroti terbitnya SKB Nomor: KP-DRJD 1305 Tahun 2024, SKB/67/11/2024, 40/KPTS/Db/2024 tentang pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan pada saat arus mudik dan arus balik angkutan lebaran pada tahun 2024. 2024/1445 H.

Dalam tatanan tersebut terdapat pembatasan pengangkutan barang sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024 yang berlaku mulai hari Jumat tanggal 05 April 2024 pukul 09.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus Pakar Transportasi dan Logistik Bambang Haryo Soekartono berharap pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan pembatasan angkutan barang secara nasional yang akan diterapkan bersamaan dengan angkutan lebaran tahun ini.

Larangan transportasi logistik secara nasional dapat menyebabkan kelangkaan barang.

“Menurut saya, tidak perlu membatasi logistik di tingkat nasional. “Hanya wilayah Jawa Utara dan Jawa Tengah saja yang mengalami kemacetan, sehingga logistik tidak perlu dibatasi, namun dapat diatur dengan mudah dengan menggunakan jalur yang saat itu tidak padat, yakni jalur Jawa Selatan,” ujarnya, Selasa. 26.3.2024).

Calon DĽR terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) di Jawa Timur (Jatim) Saya menilai pemanfaatan jalur yang tidak padat untuk mendistribusikan logistik pada musim mudik lebaran di jalur selatan bertujuan untuk mengalihkan lalu lintas logistik dan penumpang agar tidak terjadi kemacetan di jalur utara dan tengah. Jawa.

“Kalau tidak diatur seperti ini, logistik akan terhenti dan mungkin terjadi kelangkaan barang atau inflasi di musim lebaran. “Dan itu akan berdampak pada perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga  Kasus Dugaan Pencurian BBM di Belawan, Begini Hukumannya: Okezone Economy

Ia juga meminta agar peraturan serupa tidak diterapkan di tingkat nasional. Sebab, wilayah yang mengalami kemacetan saat musim mudik lebaran hanya berada di Pulau Jawa. Itupun, kata dia, hanya jalur utara dan tengah, sedangkan jalur selatan hanya terisi sekitar 25%.

“Meski di pulau-pulau lain di Indonesia relatif tidak ada kepadatan, apalagi di wilayah yang penduduknya non-Muslim seperti Sulut, NTT, Papua, Kalimantan Barat dan lainnya, maka pasti tidak akan ada kepadatan lalu lintas mobil di wilayah tersebut,” ujarnya. ditambahkan. jadi kami berharap logistiknya tidak terbatas di tingkat nasional. “Misalnya di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang load factor jalannya masih di bawah 50 persen saat terjadi kemacetan,” jelasnya.



Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

Selain itu, lalu lintas logistik yang tetap aktif pada momentum lebaran akan berdampak pada para pekerja logistik seperti industri yang mungkin masih bekerja. Sehingga jika ada kendala logistik akan mengakibatkan aktivitas industri terhenti sehingga para pekerja akan mudik. Sehingga dampak kemacetan akan semakin parah di Pulau Jawa.

“Kalau bisa logistiknya tetap jalan, kalau tidak jalan kemungkinan besar akan menyebabkan stagnasi di Pulau Jawa,” tutupnya.

Konsultan senior Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto mengatakan pembatasan barang saat mudik lebaran akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Meski arus kegiatan ekspor dan impor tidak dilarang, namun dalam praktiknya kegiatan ekspor dan impor karena aksesnya bersinggungan dengan jalan tol dilarang, kata Sugi.

Baca Juga  Okezone Chief Talk: Inilah peran Gen Z dalam evolusi industri riset pemasaran: Ekonomi Okezone

Ia menambahkan, distribusi barang dalam negeri juga mengalami kesulitan. Meski ada pengecualian terhadap aturan kebutuhan pokok tersebut, Sugi menilai penerapannya di lapangan akan sulit dilakukan.

“Dalam praktiknya, larangan akses terhadap penyediaan kebutuhan hidup dasar masih berlaku. “Dengan barang-barang kebutuhan pokok, dampaknya langsung ke masyarakat, bukan distributornya,” ujarnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *