DEPOT – Calon Ketua Partai Perindo (Bacapres), Ganjar Pranowo kecepatan, konflik agraria di Indonesia seperti Rempang, dapat dihindari jika ada mitigasi dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ganjar pada kuliah nasional FISIP UI bertajuk “Indonesia Mau Ke Mana?” di Gedung Serba Guna Purnomo Prawiro, Senin (18/9/2023).
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis mahasiswa user interface Della Azzahra. Dalam pertanyaannya, ia menyinggung data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengenai peningkatan jumlah kasus konflik agraria pada tahun 2022 menjadi 212 kasus pada tahun 2021 dari tahun 2017.
Menanggapi hal tersebut, Ganjar menilai jumlah kasus konflik agraria lebih banyak dibandingkan jumlah yang dicatat KPA. Pasalnya, ia mengaku kerap menghadapi permasalahan konflik saat menjabat Gubernur Jawa Tengah.
“Saya curiga kasusnya lebih banyak, bukan 212. Itu yang direkam, diberitakan, dan diliput oleh teman-teman media. Saya curiga lebih banyak karena saya banyak menanganinya, setidaknya di desa saya.” , belum lagi Indonesia,” kata Ganjar.
Kemudian, Ganjar menilai munculnya konflik agraria akibat tidak adanya upaya mitigasi. Ia juga menilai tidak dihormatinya hak-hak warga negara menjadi pemicu konflik agraria.
“Ini pengalaman saya, kenapa bisa muncul konflik? Ketika ada buruh yang ingin diterapkan, kita sangat jarang memitigasi apa yang terjadi. Kedua, bagaimana kita menghormati hak-haknya,” kata Ganjar.
Ganjar pun berbagi pengalamannya menangani proyek jalan tol yang akan dibangun di wilayah Jawa Tengah. Saat itu, kata Ganjar, proyek tol tersebut akan dibangun melalui kawasan pemukiman. Ia juga meminta agar proyek tersebut tidak melampaui kawasan pemukiman.
“Saya bilang, jangan abaikan kalau lurus saja akan memperpendek jarak, tapi akan memotong banyak desa dan rumah. Sudahkah Anda menganalisis apa konfliknya? “Pak Ganjar, ada saran? ‘ ‘Ya, kalau begitu, bagaimana kalau kita lewati ruang kosong itu,’ kata Ganjar menirukan pembicaraannya saat itu.
Berdasarkan hal tersebut, Ganjar berargumentasi dengan pihak terkait, termasuk menteri, agar pembangunan tol tersebut tidak melewati kawasan pemukiman. Pada akhirnya, proyek tersebut tidak melintasi pemukiman warga, melainkan berputar-putar melintasi lautan.
BACA JUGA:
Kemudian Ganjar juga menyinggung konflik agraria seperti yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Menurut dia, permasalahan tersebut tidak mungkin terjadi jika ada mitigasi.
Katakan apa yang ramai di Rempang sekarang, ramai sekali di sana. Bagaimana caranya? Ini tanah milik siapa? Tanah ini tidak ada sertifikatnya, heh, kok bisa? sertifikatnya masih lengkap (atau belum). Program sertifikasi di pemerintah ini baru dimulai. “Mitigasi saja. Itu penting untuk pencegahan,” jelas Ganjar.
Berdasarkan hal tersebut, Ganjar pun mendorong beberapa menteri seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perdagangan, dan Investasi untuk mempekerjakan tenaga non-rekayasa.
“Bantu antropolog, bantu sosiolog, bantu psikolog agar nanti bisa menjelaskan, jelaskan dulu, kadang pemerintah tidak mau. Kalau tidak mau jelaskan, pakai undang-undang pengadaan tanah saja. Kalau tidak mau untuk, hukum berfungsi. Ketika hukum berfungsi, yang muncul adalah kekerasan,” kata Ganjar.
Konten di bawah ini disajikan oleh pengiklan. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam konten ini.
