JAKARTA – Pemerintah diharapkan mendengar informasi dari DPR RI terkait manipulasi tersebut polusi udara. Legislatif meminta pemerintah tidak sporadis dalam mengambil kebijakan yang dilaksanakan dengan mengedepankan solusi jangka pendek.
Kebijakan Pemprov DKI yang dinilai sporadis dalam menangani pencemaran udara dilontarkan Wakil Ketua Komisi IX itu. DPR RI, Charles Honoris. Salah satunya terkait kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan Pemprov DKI sebagai upaya mengatasi buruknya kualitas udara Jakarta.
Charles juga meminta pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan pencemaran udara dalam jangka pendek, tapi juga menyusun rencana jangka panjang untuk melindungi masyarakat dari polusi udara Jakarta.
“Tanda bahaya ini tidak bisa diselesaikan secara sporadis seperti peraturan WFH dan imbauan penanaman pohon. Namun harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, yaitu melalui rencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama mengurangi polutan secara masif,” kata Charles, Kamis (21/9/2023).
DKI Jakarta saat ini menjadi salah satu kota besar dengan polusi udara terparah di Indonesia. IQAir bahkan mengimbau warga Jakarta untuk memakai masker saat berada di luar karena polusi di ibu kota sangat mengkhawatirkan.
Pemerintah Provinsi DKI menerapkan kebijakan WFH untuk menyikapi tingginya tingkat polusi udara. Selain itu, juga terdapat kebijakan uji emisi terhadap kendaraan yang dinyatakan gagal. Lalu ada kebijakan perluasan ganjil genap dan peningkatan penggunaan angkutan umum.
Pemprov DKI juga menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi polusi udara dengan melakukan penyemprotan air ke sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Meski demikian, Charles menilai pemerintah pusat harus ikut memantau perkembangan kebijakan Pemprov DKI dalam mengurangi polusi udara.
Presiden tidak boleh terkesan pasrah menghadapi persoalan pencemaran udara ini, tegas anggota DPRD dari daerah pemilihan DKI Jakarta III itu.
“Tetapi Anda harus memegang kendali tertinggi dengan membuat peta jalan dan memimpin semua pembuat kebijakan untuk melaksanakannya. Seperti melakukan pengawasan, termasuk melalui penegakan hukum yang ketat, lanjut Charles.
Senada dengan Charles, Anggota DĽR RI dari Daerah Pemilihan I DKI Jakarta, Putra Nababan, menyoroti belum adanya kebijakan terpadu untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta. Dia mengatakan, status DKI Jakarta sebagai kota besar dunia dengan kualitas udara buruk juga disebabkan minimnya ruang terbuka hijau. Padahal, taman hijau bisa membantu mengatasi masalah kualitas udara yang buruk.
Putra menilai pembangunan di DKI Jakarta harus dibarengi dengan dibukanya banyak ruang hijau sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
Dulu, ketika saya masih menjadi reporter, kawasan Semanggi disiapkan oleh Bung Karno sebagai paru-paru Jakarta. Makanya kawasan Semanggi banyak pepohonan hijau. Kalau dilihat sekarang, Semanggi banyak bangunan, pohon-pohon kecil hanya untuk hiasan saja. sebuah kota,” kata Putra.
Hal itu ia sampaikan dalam acara ‘Berbincang Bareng DPR’ melalui Instagram Live bersama aktris dan penyanyi Aurelie Moeremans pada Rabu, 19 September 2023. Putra juga mengungkapkan, DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan juga berencana membentuk panitia khusus ( Pansus) untuk mendampingi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara khususnya di Jakarta.
Bersama pemerintah, DPR disebut-sebut berkomitmen memberikan udara bersih kepada masyarakat.
“Kami bergerak di bagian kebijakan, karena peran DĽR adalah pengawasan, pengawasan terhadap pembuatan undang-undang, peraturan, dan penyusunan anggaran bersama pemerintah. Hanya pemerintah yang menjadi eksekutor, kami hanya mendampingi pemerintah,” pungkas dia. Putra. .
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah pencemaran udara dalam jangka menengah dan panjang. Apalagi di DKI Jakarta yang kini masuk dalam daftar kota paling tercemar di dunia. Karena itu, dia menilai DPR sudah tepat memberikan dorongan kepada pemerintah.
“Kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait pencemaran udara sangat tidak tepat karena pemerintah pusat sendiri tidak fokus dalam mengatasi pencemaran udara. Jadi dorongan dari DPR sangat tepat,” kata Trubus, Kamis (21/09). /2023).
Trubus menilai saat ini pemerintah pusat terlihat terlibat dalam setiap kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi polusi udara. Terlebih lagi, kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi polusi udara cenderung bersifat sporadis.
“Di satu sisi, kebijakan Pemprov DKI cenderung sporadis, seolah-olah menekankan agar seolah-olah ada upaya. Namun kenyataannya semua setengah hati dan tidak serius,” kata Trubus. .
Salah satu kebijakan yang disorot adalah mengenai pengujian emisi kendaraan bermotor. Menurut Trubus, Pemprov DKI tidak konsisten dalam membuat kebijakan tersebut. Sebab saat ini peraturan tersebut kembali dibatalkan, padahal sebelumnya pemerintah menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya uji emisi.
Trubus menjelaskan, aturan uji emisi kendaraan diubah dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020. Namun kebijakan tersebut tidak dilaksanakan. Padahal, menurutnya, hal ini merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi polusi udara akibat asap kendaraan bermotor.
Kalau uji emisi tidak pernah mendapat perhatian, tidak jadi pusat perhatian. Padahal uji emisi di Jakarta sudah ada peraturan gubernurnya. Ada kewajiban uji emisi, tapi kebetulan Pemprov DKI tidak menerapkannya,” tegasnya.
Trubus menduga Pemprov kembali membatalkan tiket uji emisi karena masih banyak kendaraan operasional Pemprov DKI yang sudah tua dan terindikasi belum lolos uji emisi. Ia pun meyakini jika hal ini terus berlanjut maka kebijakan tiket uji emisi akan berpihak pada pemerintah DKI.
Dan yang lebih memalukan lagi, aset atau kendaraan operasional DKI Jakarta sudah tua. Seperti yang kemarin viral kan? Nah, ini perlu perhatian terkait pencemaran. Di satu sisi Pemprov DKI sendiri belum siap, “dia menjelaskan. Terompet.
“Jadi ini menandakan Pemprov DKI belum siap. Akhirnya menjadi keyakinan karena mereka akhirnya mencabut tiket emisi. Karena takut dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini akan berdampak buruk.” ,” lanjutnya.
Di sisi lain, menurut Trubus, pemerintah pusat terkesan menyerah dengan setiap kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI. Sebagai pengambil kebijakan tertinggi, pemerintah pusat harus memberikan arahan yang tepat kepada daerah yang melaksanakan kebijakan pengurangan polusi udara.
“Seharusnya pemerintah pusat benar-benar berperan lebih besar dalam mempertemukan para kepala daerah di daerah penyangga Jakarta. Tapi mereka sama sekali tidak berbuat banyak, padahal harus ada kerja sama antar daerah penyangga dalam mengurangi polusi di ibu kota.” kata Trubus.
Selain itu, Trubus menilai kementerian dan lembaga juga mempunyai peran dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara. Kami berharap dengan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, akan tercipta kebijakan jangka panjang.
“Menurut saya, kewaspadaan DĽR mendorong pemerintah dalam jangka menengah dan panjang untuk mengambil kebijakan regulasi. Nanti kita bisa melihat bersama bahwa solusi jangka panjang ini terus meningkat tajam,” jelas Trubus.
Trubus mencontohkan pula, kualitas penanganan udara di berbagai negara besar tidak bisa tercipta dalam waktu singkat. Ia mengatakan negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan kualitas udara yang baik bagi warganya. Ia berharap DPR bisa terus memberikan tekanan kepada pemerintah.
“Karena DPR mewakili masyarakat, maka mempunyai kewenangan dan hak yang juga sangat strategis. Dalam hal ini menjadi pengingat bagi pemerintah yang selama ini cenderung mengabaikan atau kurang memperhatikan pencemaran.” masalah,” jelas Trubus.
Trubus mengingatkan, negara harus menjamin kesehatan warganya dengan fokus mengatasi pencemaran udara. Sebab dampak negatif buruknya kualitas udara menjadi permasalahan kesehatan yang terus menerus menghantui masyarakat.
“Warga negaralah yang perlu dilindungi, sehingga kebijakan tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat. Tidak peduli bagaimana kondisi sumber udara itu sendiri,” ujarnya.
Ikuti berita Okezone berita Google
(fkh)
Konten di bawah ini disajikan oleh pengiklan. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam konten ini.
Quoted From Many Source
