Kemendagri Dorong Papua Barat Daya Percepat Realisasi APBD

Berita, Teknologi207 Dilihat

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggenjot realisasi APBD Tahun Anggaran 2023. Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan realisasi pendapatan maupun belanja APBD Papua Barat Daya masih di bawah rata-rata nasional.
 
“Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi sebesar 35,39 persen atau di bawah rata-rata nasional sebesar 47,95 persen dan menempati peringkat keempat terendah secara nasional,” kata Fatoni melalui keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2023.
 
Fatoni menyampaikan realisasi belanja APBD Papua Barat Daya per 11 Agustus 2023 terealisasi 29,51 persen. Angka ini juga masih di bawah rata-rata nasional yakni 39,88 persen dan menempati posisi kedua terendah secara nasional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Oleh karena itu, mari kita bekerjasama agar realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Papua Barat Daya dapat dimaksimalkan sebagaimana yang sudah dianggarkan,” ungkapnya.
 

Fatoni mengingatkan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Pertama, uang akan beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli dan meningkatkan perekonomian. 
 
Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan pemerintah dirasakan masyarakat. Hasil pembangunan juga bisa dinikmati sepanjang tahun. 
 
“Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal,” jelas Fatoni.
 
Ia menyampaikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar pemda memaksimalkan proses APBD perubahan dengan baik.
 
“Hal ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah dibahas sejak pertengahan tahun sebumnya dan ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya,” ujarnya.
 
Menurut dia, APBD yang sudah dilaksanakan sejak awal tahun bisa saja ada yang tidak dapat dilaksanakan dan targetnya perlu diubah. “Jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD pada tahun anggaran berjalan,” jelas Fatoni.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(AGA)

Quoted From Many Source

Baca Juga  4 Penyebab KPR Ditolak Bank

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *