Nelayan Belum Dapat Kepastian Ganti Rugi Anggas

27 - Jul - 2012 | by: admin

TUBAN, sosialnews.com – Nasib Samuin dan Arifin, nelayan warga Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban Kota, mungkin sedang tidak beruntung. Setahun terakhir hasil tangkapan mereka merosot drastis lantaran cuaca yang kurang bersahabat. Sialnya lagi, anggas atau rumpon milik mereka yang tertanam di lepas pantai Kecamatan Palang porak poranda diterjang kapal pengangkut minyak Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).

“Anggas (perangkap ikan,red) milik Samuin itu berisi 31 buwih, sedang Arifin 15 buih. Kepasitas produksi rata-rata dari masing-masing anggas itu 10 hingga 25 kilo per hari. Kalau ditotal, produksi yang hilang akibat rusaknya anggas tersebut ya bisa sampai ratusan kilo, sebab sebulan saja belum tentu anggas bisa pulih seperti kondisi semula,” jelas Dimjadi Haumeny, Ketua Paguyuban Nelayan Tuban, Jum’at (27/7).

Dimjadi Haumeny menambahkan, kerusakan anggas itu sebenarnya sudah dilaporkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) setempat. Tetapi pihak DPK belum bisa menindak lanjuti lantaran belum ada laporan tertulis yang disampaikan nelayan. “Kita disuruh bikin laporan tertulis, baru nanti akan disampaikan pada Petrochina (JOB PPEJ, red),” tutur Samuin, si nelayan kurang beruntung itu.

Pengakuan Samuin, kerusakan anggas di lepas pantai sekitaran kawasan Floating Storage Off (FSO) JOB PPEJ bukan kali pertama. Memang pihak JOB PPEJ sudah merespon kerusakan anggas itu dulu, namun ganti rugi yang diberikan menurut Samuin dan sejumlah nelayan jauh dari kebutuhan. Untuk rehabilitasi satu unit anggas, kata Samuin, paling tidak butuh Rp 10 juta. Tetapi ganti rugi yang diberikan kala itu hanya Rp 1-1,5 juta/unit.

Turiman, nelayan yang mengaku pernah menjadi korban serupa membenarkan. Bahkan menurut pengakuannya, untuk mendapat ganti rugi yang tak seberapa itu saja harus melalui posedur demikian panjang dan menguras kesabaran. Turiman sendiri pesimis anggas dua rekannya yang rusak tertabrak kapal tanker minyak, Rabo (25/7) lalu itu bisa mendapat ganti rugi.

Tanda-tandanya, kata Turiman, sudah tampak. DPK sendiri dinilai kurang responsif. “Harusnya begitu ada laporan kan segera ditindak lanjuti. Tugas Dinas Kelautan (DPK), dong, membuat laporan tertulisnya. Kami nelayan itu ndak ngerti yang begitu-begitu,” kata Turiman.

Kepala Seksi Kelautan, Pesisir dan Pengawasan DPK, Ummi Khulsum, saat dikonfirmasi mengakui telah menerima laporan nelayan. Tetapi menurutnya, pihaknya tidak bisa berbuat banyak jika tida ada laporan tertulis dan terinci dari nelayan. DPK, kata Ummu Khulsum, dalam masalah ini hanya bertindak sebagai mediator. “Ya kami hanya bisa melakukan mediasi antara nelayan korban dengan pihak JOB PPEJ. Tapi kalau tidak ada laporan detil, ya kita tidak bisa berbuat banyak,” kata Ummu Khulsum.

Susahnya lagi, pihak JOB PPEJ sendiri terkesan tidak mau tahu masalah tersebut. Field Manager Superintendent JOB PPEJ CPA Mudi, A. Basith Syarwani, saat dihubungi media mengaku pihaknya tidak bertanggung jawab atas kerusakan anggas dua nelayan itu. Alasannya, kerusakan tersebut disebabkan pihak lain. Menurut A.Basith Syarwani, perusahaan pemilik kapal yang menabrak anggas itulah yang harusnya dimintai pertanggung jawaban. “Saya tidak tahu kapal itu milik perusahaan mana, belum ada laporan,” jawab A.Basith Syarwani.

Keberadaan FSO di lepas pantai Kecamatan Palang itu menurut catatan Paguyuban Nelayan dan Rukun Nelayan di beberapa desa pesisir Kecamatan Tuban dan Palang, sudah berulang kali menimbulkan kerugian pada nelayan. Selain lalu-lintas kapal pengankut migas yang mengganggu aktivitas penangkapan ikan, floating pipe sejauh 13,4 mil dari titik terluar pantai itu juga sering merusak pukat nelayan. Pipa itu tertanam 2 meter di bawah permukaan laut dan menurut nelayan masih terlalu dangkal, terbukti dangan sering “nyantol”nya pukat nelayan. Dalam pipa tersebut, mengalir 40 ribu barrel minyak mentah per hari dari Centra Processing Area (CPA) Mudi, Desa Rahayu, Kecamatan Soko. (Bekti Sudra Atmaja)

Beranda | RSS 2.0 | Kategori: Lokal | Tags: Industri, Kelautan, Nelayan Trackback | 2 Comments

2 Responses to “Nelayan Belum Dapat Kepastian Ganti Rugi Anggas”

Wong Bulu says:

28/07/2012 at 06:28

Tolong untuk dinas-dinas terkait tahu akan keluh kesah nelayan yang saat ini perekonomiaannya banyak yang merosot akibat dari dampak-dampak yang di timbulkan oleh perusahaan-perusahan yang ada di kawasan pesisir kabupaten Tuban, karena saya sendiri pernah mengalami kerugian yang sangat banyak karena Dampak yang di akibatkan dari PLTU Tanjung awar-awar yang membuang limbah kerukan batu di luar wilayah yang sudah ditentukan Sudah puluhan jaring milik nelayan yang tersangkut dan rusak termasuk Kepunyaan Saya yang menghabiskan sampai puluhan juta akibat Mega Proyeknya Negara. Dan masyarakat di jadikan Tumbal, kalo memang harus ada prosedur dan laporan dari nelayan itu pun sudah saya lakukan mulai ke HUMAS PLTU bertemu dengan bpk Warsidi Sampai ke DKP sudah saya kasih laporan mengenai kejadian yang saya alami ternyata hasilnya juga NIHIL.

Reply
dalboronggolawe says:

29/07/2012 at 11:17

Sya juga heran, wong sdh jls bahwa proyek2 itu merugikan nelayan dg akibat kerusakan pada jaring/jala dan pukat tp kok katanya tdk mengganggu. Apa pegawenya sudah dikasih angplop sama pabrik minyak tanah kok ngomongannya begitu. Ndak mbela rakyat kecil blas. Lha sy dngar juga wartawan2 jurnalis itu jg dikasih makanya tdk ada yg menuliskan dan membela rakyat wong sudah dikasih duit. Jd rakyat ya hrsberjuang sendiri kalau demo besar2an sampai bakar2 ya jngn disalain won semua sudah jadi pelacur cuma mau duit gak mau bela rakyat nelayan

Reply