Demokrasi Mulai Merembah ke Kampung Petani

21 - Oct - 2012 13:39 WIB | by: admin (132 klik)
21-10 pesta demokrasi pemilihan ketua hippa

NGADIREJO – WIDANG – TUBAN, sosialnews.com – Pembelajaran demokrasi di masyarakat akar rumput tidak kalah dengan pemillukada yang diselenggarakan di DKI jakarta pekan lalu, yang dimenangkan oleh Jokowi asal Wali Kota Solo Jawa Tengah. Kedewsaan Demokrasi di tanah air mulai mengeliat dari ibu kota hingga merambah ke masyrakat awam kelas bawah di sebuah perkampungan petani. Pesta demokrasi diselenggarakan tanpa diwarnai dengan pergolakan, kerusuhan, kekerasan maupun isu sara, meski ada sedikit perselisihan.

Pemeritahan Desa Ngadirejo Kecamatan Widang yang lagi masa transisi, lantaran Kades Sulistyowati tersandung persoalan hukum. Namun masyarakatnya masih antusias melaksanakan kegiatan kepentingan umun dan dalam keadaan kondusif. Sabtu malam (20/10/2012 Desa Ngadirejo menggelar pemilihan Pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Dilaksanakan dengan cara demokratis di Balai Dusun Nawangan, diawali setelah sholat duhur hingga selesei tengah malam.

Acara berlansung aman dan sangat ketat dan jurdil tidak kalah dengan pemilukada, pileg, atau pilpres . Pertarungan 3 kadindat calon pemimpin petani, seminggu sebelumnya sudah melakukan kampanye. Warung kopi, warung minuman, warung makan di desa setempat ikut merasakan pesta demokrasi. Sementara jabatan kepala pemimpin petani hanya 2 tahun, dengan gaji perpanen/musim dari persentasi hasil panen .

“Dalam perpanen, Dia meraup ongkos puluhan juta sebagai pekerja bagian lapangan. Kalau ketua dan pengurus hariannya sudah tentu beda, malah dapat lebih banyak lagi, belum lagi dari komisi dari para penebas, para bos-bos yang mau lelang hasil panen, Mas,” jelas Salim (48 th) yang pernah menjabat sebagai POKJA HIPPA pada priode sebelumya saat di hubungi sosialnews,com secara terpisah.

Pemilihan ketua/pengurus HIPPA di pilih oleh warga petani yang punya lahan garapan sawah. Masyarakat yang tidak memiliki garapan sawah tidak punya hak suara. walaupun punya sawah jika dikerjakan oleh orang lain juga tidak dapat surat hak suara. Namun mesti tidak punya sawah apa bila punya garapan sawah berhak memiliki surat hak suara. sedangkan rekrutmen sebagai kadindat dengan persyaratan minimal ijasah SD berdasarkan mekanisme AD/ART organisai himpunan petani pemakai air, yang baru dirumuskan.

Pemilhan beda dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan asal asalan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat, dan membuat amburadul adminitrasi desa. Meski seminggu di tenggah masyarakat terjadi perseteruan, karena munculnya AD/ART organisasi yang di rumuskan oleh akademisi desa dan tokoh masyarakat, namum pada pelaksanaan hasilnya sangat demokratis tidak ada kendala apapun, kata Lik Sony Kaur Pemerintahan Desa sbagai ketua panitia penyelenggara.

Kata Safi’i Kepala Dusun Nawangan yang baru menjabat 1 tahun saat di konfirmasi sosialnews.com mengatakan, PENGURUS Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) harus punya kemampuan dan kemauan serta dedikasi tinggi . HIPPA adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan hajat orang banyak, tidak bisa dalam cengkraman seseorang.” Tegasnya.

Selanjutnya menurut mbah Mo tokoh Desa Ngadirejo menuturkan, “Momen ini adalah lembaran baru sebuah solusi dan jawaban kemelut yang lagi menimpa desa kami mas, dan sebuah pembelajaran kedewasan demokrasi karena rakyat Indonenesia selalu dihadapkan dengan pilihan, kalau masyarakat nggak mau belajar sendiri siapa lagi yang mau ngajarin, “Nggak usah nyontoh penggede-penggede yang cakar-cakaran seperti ditayangkan di telivisi.” Tegas Mbah Mo. *(at)


Beranda | RSS 2.0 | Kategori: Peristiwa | Tags: Trackback | 0 Comments

Isi Komentar

*
 


©Copyleft 2011 - 2014 by sosialnews.com
Custom & Design: paradesain.net