Runtuhnya Wibawa MK

15 - Nov - 2013 21:41 WIB | by: admin (73 klik)
mk
Gedung Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

Kewibawaan hukum dan keadilan telah dirusak, diruntuhkan. Peruntuhan wibawa ini bukan hanya oleh mereka yang berada di dalamnya, baik hakim, jaksa, maupun pemimpin peradilan lain, tetapi juga oleh masyarakat yang selalu menginginkan jalan pintas. Setali tiga uang, ketika kepentingan para penegak hukum dengan masyarakat menyatu, maka suap-menyuap, korupsi, dan praktik kotor lainnya makin tak terkendali.

Puncak dari situasi seperti itu adalah tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muchtar, beberapa waktu lalu, karena terbukti tengah menerima suap dari para perantara yang mewakili pihak-pihak yang bersengketa di MK. Akibat penangkapan Akil ini jauh sekali, hingga terjadi tindak kriminal dalam sidang MK kemarin.

Kejadian biadab di institusi terhormat MK ini baru pertama kali terjadi, tetapi langsung meruntuhkan wibawa MK yang mulai coba dibangun kembali oleh pemimpin baru di bawah Hamdan Zoelva. Inilah pemandangan yang kembali membukakan mata kita bahwa masyarakat tengah sakit akut, pejabat belum juga takut, dan segala perbuatan dan tindakan pun dilakukan demi kepentingan sempit.

Kita harus prihatin. Pihak berwenang harus memberi sanksi hukum yang sangat keras kepada mereka yang bertindak biadab dan tidak menghormati lembaga yang sangat terhormat. Jika tidak ada tindakan tegas dan hukum yang berat, masyarakat yang sakit dan berbuat semaunya akan menjadi-jadi. Peristiwa ini pasti menjadi sorotan dunia internasional.

Seperti kita ketahui bersama, sejumlah pengunjung sidang mengamuk di Gedung MK, Jakarta, Kamis siang, 14 November 2013. Kericuhan terjadi saat Majelis Konstitusi sedang membacakan amar putusan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku.

Kalau kita menyebut perusakan dengan pelemparan kursi-kursi saat sidang MK sebagai sesuatu yang dapat meruntuhkan kewibawaan MK, maka hakim konstitusi, Patrialis Akbar, mengatakan bahwa kericuhan yang terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.

Menurut kita, kejadian mencengangkan itu tidak perlu terjadi jika seluruh elemen masyarakat sadar hukum dan mengerti tentang hal-hal yang pantas atau tidak pantas dilakukan. Namun, kemarahan warga ini–apakah sudah ada setting sebelumnya atau spontan–memaksa kita untuk mencari akar persoalan dan segera memecahkan masalahnya.

Salah satu caranya adalah dengan mengungkap tuntas akar masalah, yaitu korupsi dan jaringan mafia yang mengitari Akil dan MK. Setelah itu, mereka yang terbukti bersalah dihukum berat. Sebaliknya, jika otoritas berwenang tidak memberikan sanksi berat, jangan harap hukum kita akan pulih dan MK bisa bangkit lagi seperti sedia kala.

Untuk diketahui saja, lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri sebagai buah dari perjuangan reformasi yang menghendaki agar hukum menjadi panglima dan MK diharapkan menjadi juru selamat dari berbagai kekisruhan konstitusi dan perundang-undangan.

Berdirinya MK diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amendemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.
Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Indonesia ingin mengikuti jejak negara hukum yang sudah maju dengan membentuk MK.

Jika saat ini kita melihat upaya tersebut dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kepada siapa lagi kita akan berharap? Kita ingin ingatkan lagi bahwa semua tindak kriminal dan tidak beradab serta melanggar hukum harus dihentikan. Negara dan seluruh elemen masyarakat harus menyadari ini dan bahu-membahu membangun kembali lembaga peradilan yang terhormat, berwibawa, dan pengambil keputusan yang adil.

Sumber: koran-jakarta.com


Beranda | RSS 2.0 | Kategori: Opini | Tags: Trackback | 0 Comments

Isi Komentar

*
 


©Copyleft 2011 - 2014 by sosialnews.com
Custom & Design: paradesain.net