Mengkritisi Data Statistik BPS Tuban

12 - Oct - 2012 13:20 WIB | by: admin (173 klik)
12-10 Achmad Rifai

Oleh: Achmad Rifai *)

OPINI, sosialnews.com – Karena kesibukan penulis, penyelesaian tulisan ini sempat agak lama tertunda penyelesaiannya, tapi dengan demikian sekaligus juga bisa sebagai tanggapan atas tulisan dari Sdr. Lulus Haryono, tertanggal 26 September 2012 tentang Membangun Kesadaran Statistik di Masyarakat yang dimuat di media ini dan sekaligus merupakan kritik penulis khususnya atas beberapa data-data “Tuban dalam Angka” yang dirilis ke publik oleh BPS Tuban bulan Juli tahun lalu.

Pertama, meskipun terlambat penulis ingin mengucapkan hari Statistik pada jajaran pegawai BPS Tuban khususnya, dengan harapan para pegawai di jajaran BPS tetap akan bekerja dengan profesional sebagaimana komitmen yang bisa dibaca di web BPS Tuban.

Kedua, penulis sebagai anggota masyarakat yang juga sebagai pengguna data dan memperoleh manfaat dari ketersediaan data BPS tentu mengakpresiasi langkah BPS Tuban dengan membuka akses lebih luas, sehingga masyarakat yang membutuhkan data tidak harus datang untuk bisa mendapatkan data, tapi bagi mereka yang mempunyai kendala waktu dan jarak bisa mengakses melalui internet. Harus diakui ini sebuah kemajuan (terobosan) untuk Tuban, yang mana Badan-Badan atau pun Dinas-Dinas lain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sendiri belum semuanya mampu dan mau untuk mengarah pada apa yang bisa disebut e-Govermance (yang semestinya bisa diharapkan segala urusan tata kelola pemerintahan bisa menjadi lebih transparan dan efisien).

Beberapa Data Meragukan “Tuban dalam Angka”

Kabupaten Tuban sebenarnya termasuk terlambat dalam hal merilis data statistik ‘kabupaten dalam angka’-nya yang baru di rilis Juli 2011 jika dibandingkan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro yang sejak tahun 2008 kedua kabupten tetangga kita ini telah merilisnya. Tapi lebih baik terlambat, daripada tidak sama sekali.

Penulis sepakat dengan Sdr. Lulus Haryono bahwa membangun itu mahal, tetapi membangun tanpa data itu lebih mahal. Dan tidak cuma itu, di sini perlu penulis tambahkan bahwa membangun dengan pemakaian data yang salah atau asumsi yang tidak tepat itu juga bisa fatal! Karena data setelah diolah akan menjadi informasi yand sifatnya bisa strategis, karena bertolak dari informasi itu strategi pembangunan dan kebijakan akan diambil. Demikian pula misalnya dengan asumsi yang digunakan dalam mengambil kebijakan. Karena asumsi pun pada dasarnya disusun atau dibuat dari trend data statistik yang pernah ada.

Sebagai contoh dalam hal perhitungan yang dipakai sebagai tolok ukur, misalnya tingkat angka kemiskinan dari asumsi pendapatan. Ketika kemiskinan di Indonesia diukur dengan batas pendapatan US $ 1 per hari per kapita, tingkat angka kemiskinan tentu akan tampak lebih kecil dibandingkan dengan misalnya menggunakan tolok ukur yang digunakan PBB atau negara-negara ASEAN seperti Vietnam, yang menggunakan batas pendapatan US $ 2 per hari per kapita. Pemakaian tolok ukur (bench mark) batas pendapatan untuk menghitung angka tingkat kemiskinan tentu bukan domain BPS Tuban dan bukan maksud tulisan ini untuk membahas itu. Ini hanya sebagai contoh, bahwa implikasi kebijakan akan ditentukan oleh asumsi, baik dari data perhitungan, atau pun data aktual yang digunakan.

Di sini penulis hanya ingin menggarisbawahi data-data yang disajikan dalam “Tuban dalam Angka” dan menyoroti beberapa kecerobohan, atau paling tidak patut diduga merupakan hasil tindakan pendataan atau pengelolaan data yang ceroboh (terkesan tidak ada check and re-check atau pun validasi akhir sebelum dirilis).

Begitu “Tuban dalam Angka” dirilis ke publik, penulis termasuk yang merasa ikut senang dan tentu mengapresiasi. Tapi begitu mencoba untuk membaca dan menelaah, alangkah kagetnya bahwa di sana tercantum data-data yang penulis ragukan keakuratannya dan ada yang paling tidak dipertanyakan tanggal pemutakhirannya. Terutama data-data statistik yang menyangkut data pertanian Kabupaten Tuban.

Berawal dari area dan produksi tanaman kelapa (hal 135) di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban, yaitu Kecamatan Parengan. Dari sini, penulis langsung terpikir bahwa data ini tidak dimutakhirkan, tetapi di sana tertulis pada ‘header’-nya tahun 2010. Padahal kenyataan di lapangan yang ada, populasi pohon kelapa di wilayah Kecamatan Parengan bisa dikatakan sudah habis, dan itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu ketika terjadi epidemi hama yang menurut orang-orang di wilayah Kecamatan Parengan disebut wawung (sejenis penggerek tanaman yang memakan tunas atau pucuk kelapa). Sejak itu tanaman kelapa di wilayah kecamatan barat daya Kabupaten Tuban ini satu per satu mati dan praktis habis populasinya. Kalau pun sekarang ada pohon kelapa di wilayah kecamatan ini bisa dipastikan itu tanaman baru dan jumlahnya pun belum banyak.

Bertolak dari itu, penulis mencoba menganalisa beberapa data-data pertanian yang lain. Di sana, penulis justru menemukan lebih banyak lagi data-data yang diragukan keakuratannya, entah data primer dari sumbernya yang salah atau pemberi data (dalam hal ini Dinas terkait) atau ini salah satu bentuk dari ketidakprofesionalan dari para KSK, baik dalam hal mensupervisi mitra BPS yaitu para pengumpul data primer (jajaran aparat pemerintah desa) atau pun memang bentuk tindakan tidak bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas (waton ada laporan atau laporan ABS alias asal bapak senang).

Bagi pembaca awam yang hanya sekilas membaca barangkali agak sulit menemukan kejanggalan data-data itu, tapi coba data-data itu seperti data produktivitas komoditi tertentu dibuat dalam bentuk rasio, jumlah produksi dibagi dengan luasan panen, kemudian saling dibandingkan dengan rasio yang sama untuk komoditi sejenis dengan kecamatan lain, atau dengan melihat tren perubahan angka-angka dari tahun ke tahun maka akan terlihat ada banyak data yang diragukan kebenarannya.

Sekedar untuk menyebutkan contoh untuk tanaman padi sawah (hal 108) produksi rata-rata untuk tahun 2010 rata-rata dari 20 kecamatan mencapai 6.1 ton/ha. Hanya Kecamatan Jatiorogo yang terendah, yakni 4.9 ton/ha. Tentu ini sebuah capaian yang bagus jika benar datanya. Cuma yang menjadi pertanyaan, Pertama, begitu banyak petani terutama dengan lahan sempit yang umumnya tidak menimbang hasil panennya karena umumnya untuk dikonsumsi sendiri, kecuali milik kepala desa/kepala dusun/perangkat desa lainnya yang lahannya relatif lebih lebar biasanya dijual. Kebanyakan para petani lahan sempit tapi jumlahnya mayoritas hanya mengukurnya dengan ukuran volume menggunakan sak yang sekaligus digunakan untuk mengakut hasil panen. Kedua, jika data itu berasal dari perhitungan berdasarkan contoh sampel dan tidak berdasarkan data keseluruhan, mestinya diberi catatan kaki sebagai penjelasan. Karena jika kebanyakan petani menanam varietas seperti Ciherang, itu boleh jadi mendapatkan kisaran angka itu. Tapi tidak sedikit petani yang masih menggunakan varietas IR64 yang sangatlah sulit untuk mencapai produktivitas setinggi itu. Demikian pula untuk tanaman padi ladang (hal 109), untuk Kecamatan Jatirogo produktivitasnya bisa mencapai 6,4 ton/ha. Ini data yang meragukan sebab menurut catatan BP Padi kisaran hasil untuk pada sawah IR64 5 ton/ha, Ciherang 5,5-8.0 ton/ha, sementara untuk padi gogo kisaran produktivitasnya 2,0-3,5 ton/ha (ini adalah angka-angka produktivitas di balai penelitian, untuk di tingkat petani biasanya lebih rendah). Sementara rata-rata produktivitas tanaman padi nasional 4,99 ton/ha GKG (BPS 2010). Apakah sudah demikian maju praktek bertani di kabupaten ini? Penulis yang juga aktif sebagai salah satu penggiat praktek bertani secara lebih maju dengan membina beberapa petani di wilayah kabupaten ini, cukup punya dasar untuk menyampaikan padangan, khususnya untuk komoditi tanaman pangan dan hortikultura.

Kemudian data produktivitas untuk tanaman palawija: Kacang tanah untuk di Kecamantan Palang (hal 112) mencapai 2,78 ton/ha. Varietas kacang tanah yang umumnya adalah varietas Tuban yang menurut data Balitkabi kisaran produktivitasnya 2,0 ton/ha dan rata-rata produktivitas di Kabupaten Tuban 1,5 ton/ha. Apakah struktur dan kesuburan tanah di kecamatan ini memang sangat berbeda dengan kecamatan lainnya? Karena itu angak 2,78 ton/ha patut untuk dipertanyakan. Kedelai (hal 115) di kecamatan Plumpang yang produktivitasnya bisa mencapai 1,9 ton/ha dibanding rata-rata kabupaten yang hanya mencapai 1,5 ton/ha. Memang, untuk beberapa varietas baru kedelai keluaran Balitkabi kisaran rata-rata produksinya bisa mencapai sekitar 2,0 ton/ha bahkan ada yang lebih, tapi sekali lagi di tingkat kebun percobaan yang kondisinya dan teknik budidayanya lebih mendekati ideal dan untuk varietas tertentu yang baru diintroduksi.

Tanaman Ubi Kayu (hal 112), untuk Grabagan yang hanya mencapai 9,5 ton/ha jauh di bawah rata-rata kecamatan yang mana pun di kabupaten ini (bisa jadi karena faktor keadaan tanah di kecamatan ini), tetapi untuk kecamatan Rengel 22 ton/ha dan Bancar 18 ton/ha, angka-angka ini jauh meninggalkan kisaran rata-rata produktivitas kecamatan-kecamatan lainnya. Validkah angka-angka itu, jika jenis varietas yang ditanam sama yakni varietas lokal? Tapi, sekedar informasi tanaman ubi kayu varietas baru produktivitasnya memang bisa jauh di atas itu, bisa 30 ton/ha bahkan ada yang mencapai di atas 50 ton/ha bahkan lebih.

Belum lagi temuan inkonsistensi data statistik untuk rata-rata produktivitas dari tahun ke tahun seperti pada komoditas tanaman hortikultura: Salak (hal 127), Sukun tahun (hal 129), Melinjo (hal 131). Dan tren angka produksi yang sangat meragkuan misalnya untuk komoditi Jambu Mete (hal 133) yang produksinya sama persis selama 4 tahun berturut-turut. Demikian pula produksi Kapuk Randu (hal 134), Siwalan (hal-135), dan Kenanga (hal 136) yang angkanya bisa sama persis selama kurun waktu 2007, 2008 dan 2009.

Semua data-data contoh yang disebutkan di atas sekedar contoh kasus, karena tak mungkin semua dikemukakan di sini. Penulis sangat kuatir jika itu merupakan bentuk ketidakprofesionalan dalam bekerja yang paling tidak cermin dari kecerobohan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, maka sungguh patut kita sesalkan. Jika data-data ini juga yang dipakai Pemkab Tuban termasuk Bappeda atau pun Dinas terkait sebagai titik tolak pengambilan kebijakan yang diambil, misalnya untuk menyusun program kerja pembangunan sektor pertanian di Kabupatan Tuban, ya lantas ‘output’ pembangunan seperti apa yang kita harapkan?

Pertanyaannya sekarang, pihak-pihak pemangku kepentingan yang semestinya sebagai pemakai jasa data statistik di lingkungan Pemkab Tuban baik Bappeda maupun Dinas terkait selama ini memakai data yang mana untuk merumuskan kebijakan pembangunannya? Ataukah menjalankan roda pemerintahan dengan membuat kebijakan berdasarkan asumsi tanpa didasari data? Lha, lantas nanti apa dasar yang bisa dipakai untuk mengukur sebuah kebijakan sudah tepat sasaran atau belum. Ini persoalan serius, apalagi jika kita ingin mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tuban, pemakaian data yang salah bisa membuat kebijakan menjadi tidak efektif.

Apa yang Harus Dilakukan

Pertama, berbagai kesalahan data statistik harus ditelusuri lebih lanjut untuk kemudian dilakukan revisi sebisa mungkin. Jika diketemukan ada unsur ketidakprofesionalan pegawai atau unsur kesengajaan dengan bekerja asal-asalan maka harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan PNS yang berlaku. Meskipun data itu merupakan data sekunder atau data yang diperoleh dari dinas terkait dalam lingkungan Pemkab Tuban, misalkan Dinas Pertanian, hal ini tentu bisa ditelusuri lebih lanjut guna menemukan penanggungjawab pengelola data atau pemberi datanya.

Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan untuk memulihkan kredibilitas BPS Tuban sebagai instutusi pemberi data valid dan sekaligus memulihkan kepercayaan publik selain sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi sebagai lembaga pemberi data.

Kedua, ini yang tak kelah penting mengingat tahun 2013 akan diadakan Sensus Pertanian sebagai mana dikemukakan oleh Sdr. Lulus Haryono dari BPS Tuban dalam tulisannya berikut cerita pengalaman kendala lapangan yang pernah dihadapi. Pihak Pemkab Tuban c.q. Pimpinan Pemerintah Daerah tak hanya dituntut untuk membantu sosialisasi pentingnya sensus pertanian pada kalangan masyarakat. Lebih dari itu harus mengupayakan jajaran pemerintahan di bawahnya pada tingkat kecamatan benar-benar ‘bergerak dan serius’ dalam upaya pelibatan aparat Pemerintah Desa untuk kali ini benar-benar bisa memberikan kontribusi secara benar guna mendukung suksesnya Sensus Pertanian nanti.

Semua ini perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh, demi kepentingan warga masyarakat desa sendiri khususnya dan demi kemajuan sektor pertanian di wilayah Kabupatan Tuban umumnya. Sebagaimana pepatah dalam istilah komputer “garbage in – garbage out”, demikian pula dalam tata kelola pemerintahan jika data yang masuk ‘sampah’, maka kebijakan yang dirumuskan pun akan sekualitas ‘sampah’. Jangan sampai ini yang terjadi, nanti masyarakat sendiri yang rugi. Semoga!

———–
*Penulis adalah pemerhati pembangunan dan kebijakan daerah.


Beranda | RSS 2.0 | Kategori: Opini | Tags: , , Trackback | 0 Comments

Isi Komentar

*
 


©Copyleft 2011 - 2014 by sosialnews.com
Custom & Design: paradesain.net